Pkn tentang Hak Asasi Manusia
HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLIKASINYA
1. INDIKATOR PERTAMA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM
A. PENGERTIAN HAM
Ø Menurut UU No 39/1999
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan YME. Hak itu merupakan anugerah-nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan harkat dan
martabat manusia..
Ø CIRI-CIRI HAM
Ø Hakiki, artinya HAM adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Ø Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tampa memandang status, suku bangsa, gender
Ø Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan atau dicabut.
Ø Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau ekonomi sosial dan buda
ya.
MACAM-MACAM HAM
HAM SECARA UMUM
Hak asasi pribadi (personal right)
Hak asasi ekonomi (poverty right)
Hak asasi politik (political right)
Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality)
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right)
MACAM HAM MENURUT UUD 45
Ø Hak untuk hidup
Ø Hak berkeluarga
Ø Hak mengembangkan diri
Ø Hak keadilan
Ø Hak kemerdekaan
Ø Hak atas kebebasan informasi
Ø Hak keamanan
Ø Hak kesejahteraan
Ø Hak perlindungan dan pemajuan
Ø Kewajiban menghormati ham orang lain
MACAM HAM MENURUT UU 39/1999
Ø Hak untuk hidup
Ø Hak untuk berkeluarga
Ø Hak mengembangkan diri
Ø Hak memproleh keadilan
Ø Hak atas kebebasan pribadi
Ø Hak rasa aman
Ø Hak atas kesejahteraan
Ø Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Ø Hak wanita
Ø Hak anak
SEJARAH SINGKAT HAM
Ø Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM
Ø 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan.
Ø 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris.
Ø 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris.
Ø 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris.
Ø 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS)
Ø 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis)
Ø 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON.
Ø 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT)
Ø perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948.
Ø 1966 Convenants of Human Right
2.INDIKATOR DUA MENGIDENTIFIKASI HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.
HAMBATAN & TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM
Tentang berbagai hambatan
dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dapat
kita identifikasi sebagai berikut:
1. SECARA UMUM
A.Faktor Kondidisi Sosial-Budaya
1. Stratifikasi dan status
sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan
ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen)
2. Norma adat atau budaya
lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah
bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral,
pergaulan dan sebagainya.
3. Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.
B.Faktor komunikasi dan Informasi
1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah.
2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3. Sistem informasi untuk
kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya
manusianya maupun perangkat yang diperlukan.
C. Faktor kebijakkan pemerintah
1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakkan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.
2. Adakalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan.
3. peran pengawasan
legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering
diartikan oleh penguasa sebagai tindakan “pembangkangan”
D.Faktor perangkat perundangan
1. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
2. Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit untuk diimplementasikan.
E. Faktor Aparat dan Penindakannya. (Law Enforcement)
1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Tingkat pendidikan dan
kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering
membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya diri.
3. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN
2. MENURUT WILAYAHNYA
A. DARI DALAM NEGERI
Kualitas peraturan
perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai
dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh hal-hal berikut:
a. Adanya hukum, sebagai peninggalan atau warisan hukum kolonial.
b. Adanya peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan masa lalu (ORLA)
yang bersifat otoriter seperti UU No.11 PPNS/1963 tentang subversi.
Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat redahnya SDM
Rendahnya penguasaan hukum dari sebahagian aparat penegak hukum.
Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama.
Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu.
Keadaan geografis Indonesia yang luas.
B. DARI LUAR NEGERI
Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme.
Penetrasi ideologi dan kekuatan liberalisme.
TANTANGAN PENEGAKAN HAM
1. Prinsip Universal,
yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan
memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB
dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB
2. Prinsip Pembangunan
nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan
pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan
demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia.
3. Prinsip Kesatuan
hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi
manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan
hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain.
4. Prinsip Objektivitas
atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau
penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh
pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia
saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.
5. Prinsip Keseimbangan,
yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan
hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai
makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus.
6. Prinsip Kompetensi
nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.
7. Prinsip Negara Hukum,
yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara
dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum
tidak tertulis.
3. INDIKATOR KETIGA
MENGIDENTIFIKASIKAN PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL
1. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Selama abad ke-20 dengan
perang dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak,
perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang tidak dapat
dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.
Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat manusia untuk
mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
seperti yang dideklarasikan oleh PBB yaitu Universal Declaration of
Human Rights yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persolalan
HAM.
Pelanggaran HAM melibatkan
pemerintahan otoriter dengan dalih menciptakan stabilitas nasional, dan
menganggap hal tersebut merupakan urusan dalam negeri yang bersangkutan
dan menentang campur tangan dunia internasional. Disamping itu
pelanggaran HAM juga dilakukan oleh kelompok kecil atau individu yg
menggunakan kekerasan.
Namun demikian terdapat
reaksi keras dari dunia internasional terhadap tindak kekejaman di
beberapa negara pada masa 1990-an terutama di Rwanda dan bekas
Yugoslavia. Hal ini mendorong dibentuknya pengadilan internasional yang
hendak mengadili persoalan kejahatan kemanusiaan selama masa perang di
negara tersebut, sebuah lembaga bernama International Criminal Court
mulai bekerja pada tahun 2000. untuk mengadili kejahatan perang,
pembersihan Etnik, kejahatan terhadap kemausiaan dan kejahatan agresi.
2. PROSES PERADILAN TERHADAP PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM.
Cara kerja Komisi PBB untu HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah SBB:
1. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global.
2. Seluruh temuan komisi ini dimuat dalam yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB.
3. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.
4. MI sesuai dengan
tugasnya, segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun
warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi HAM
PBB untuk diadakan penyedikan, penahanan, dan proses peradilan.
4. INDIKATOR KE EMPAT
KONSEKWENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM
Konsekwensi dari dalam
negeri, yakni kepercayaan warga negara terhadap pemerintah akan pudar
dan merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintahnya
sendiri, rasa ikut memiliki dan mendukung pemerintah negaranya akan
hilang, dapat terjadi keadaan kekacauan ( chaos) dan instabilitas dalam
negara tersebut, dan mungkin akan timbul usaha-usaha untuk mengganti
pemerintahan secara konstitusonal.
Dalam hubungan
internasional( luar negeri) akan timbul kesan buruk dan mencoreng citra
baik Indonesia di dunia internasional yang selanjutnya berakibat terjadi
kemerosotan kepercayaan terhadap negara tersebut, dalam jangka pendek
dan jangka panjang Indonesia akan dikucilkan dari kerjasama
internasional yang berakibat sbb :
Memperbesar pengangguran
Memperlemah daya beli masyarakat
Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
Memperkecil income / pendapatan nasioanal
Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing
5. INDIKATOR KE LIMA
SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Ada beberapa sanksi yang dikenakan terhadap suatu negara oleh dunia internasional yang dianggap melangggar HAM, antara lain sbb:
Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya.
Pengalihan Investasi Atau Penanaman Modal Asing
Pemutusan Hubungan Diplomatik
Pengurangan Bantuan Ekonomi
Pengurangan Tingkat Kerja Sama
Pemboikotan Produk Ekspor
Embargo Ekonomi
Kesepakatan Organisasi Regional / Internasional.
6. INDIKATOR KE ENAM
PROSES PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Sejauh ini telah dilakukan
penyempurnaan di berbagai aspek penegakan dan perlindungan hak asasi
manusia, diantaranya sebagai berikut:
1. PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut
a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
b. Berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di luar
batas territorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.
c. Pengadilan HAM dibentuk
sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Diundangkan tanggal 23 Nopember
2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208.
d. Pengadilan HAM adalah
pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan
dapat melindungi hak asasi manusia.
YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Kejahatan Genocide yaitu
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebahagian kelomok bangsa, ras, kelompok etnis,
atau kelompok agama dengan berbagai cara seperti:
1.Membunuh anggota kelompok
2.Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3.Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagiaan.
4.Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 5.Memindahkan kelompok secara paksa ke kelompok lain.
-Kejahatan kemanusiaan
yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan
secara lansung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal sebagai berikut:
* Pembunuhan
* Pemusnahan dan penyiksaan
* Perbudakan
*pengusiran/pemindahan penduduk secara paksa.
*Perampasan kemerdekaan
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
*Perkosaan, perbudakan
seksual pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
sterilisasi secara paksa atau bntuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
setara;
*penganiayaan terhadap
suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham
politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau
alasan lain yang telah diakui secara universal yang dilarang menurut
hukum internasional.
*Tindakan apartheid
*penghilangan orang secara paksa.
2. PELAKSANAAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA.
Agar tercipta kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat paling tidak harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1.Dalam masyarakat perlu ditegakan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga masyarakat.
2.Mengutamakan kekeluargaan dan komunikasi yang intensif bila terjadi permasalahan dalam masyarakat.
3.Dilakukan pengusutan
secara tuntas terhadap berbagai perkara kejahatan agar terjadi kepuasan
batin dan kepercayaan terhadap penegak hukum.
4.Hasil pengusutan diselesaikan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum.
5.Perlu perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia
6.Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat/ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, rehabilitasi.
3. PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat kita lihat dari indikator sbb:
1. Mantan Kapolres Dili
AKBP Hulman Goultom, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan Ad
hoc, Jakarta Pusat. Karena terdakwa dinilai terbukti tidak mencegah dan
gagal melakukan pengendalian terhadap penyerangan yang dilakukan masa
pro integrasi pada sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur.
2. Istri Omar Al-Farouk,
Mira Agustina akan menggugat Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional,
menganggap penangkapan Al-Farouk melanggar HAM.
7. INDIKATOR KE TUJUH
TUJUH BERPARTISIPASI TERHADAP PENEGAKAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Pelaksanaan penegakan dan
perlindungan HAM sangat ditentukan oleh manusia dan masyarakatnya,
disamping tentu dilengkapi oleh aturan yang baik dan lengkap.
Untuk menjamin dan
melindungi hak asasi manusia ada beberapa hal yang diperlukan antara
lain; aturan hukum, aparat penegak hukum dan juga faktor kesadaran
masyarakat, dan juga diperlukan menggalakan upaya-upaya lain yaitu:
1. SOSIALISASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dalam rangka sosialisasi
hukum, yakni memasyarakatkan aturan dan pengetahuan hukum serta
penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum, perlu
dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Serta perlu dilakukan
kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat
negara maupun penegak hukum serta dari media massa.
2. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA
Apabila kesadaran hukum
dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka masyarakat semakin
maju dan berkualitas. Itu dapat ditandai dengan hal-hal berikut:
a.Masyarakat menghindari prilaku atau praktek main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan.
Salah satu tanda kemajuan
peradaban dalam masyarakat adalah, bila persoalan yang timbul
diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan sebagai bukti
penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan main hakim sendiri di
samping melanggar/tidak dibenarkan hukum juga melanggar hak asasi
manusia.
b.Tokoh dan pemimpin masyarakat dapat menjadi contoh teladan bagi warga masyarakatnya
